RUHUT DITUNTUT GANTI RUGI ATAS TINDAKAN MENGEKSPLOITASI DENDAM OLEH TIM ADVOKASI GUGAT RUHUT (TEGUR)

JAKARTA - Politisi yang merupakan anggota DPR RI, Komisi III, Ruhut Sitompul, dinilai Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Rocky Gerung, telah melakukan tindakan mengeksploitasi dendam, ketika mengeluarkan pernyataan, pihak-pihak yang menolak pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden RI ke dua, Almarhum Soeharto, adalah anak anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Hal itu ia katakan dalam persidangan gugatan terhadap Ruhut Sitompul, yang diajukan oleh Tim Advokasi Gugat Ruhut atau Tegur, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/8/2011), siang. 

"Orang yang mengucapkan seharusnya orang yang marah dan menghalangi, tetapi bukan seharusnya Ruhut Sitompul. Ruhut mengeksploitasi dendam itu," ucap Rocky. 

Menurutnya, apa yang diucapkan Ruhut, berbahaya bagi kesetaraan manusia yang tengah dibangung di Indonesia, pasca Orde Baru Tumbang, digantikan Orde Reformasi. 

"Itu, yang bahaya dalam ide kesetaraan manusia, citizenship," katanya. 

"Kita tahu seluruh aura politik kita pasca reformasi ada rekonsiliasi, reformasi di bidang kewarganegaraan," lanjutnya. 

Roky Gerung hari ini diajukan sebagai ahli oleh pihak pemohon bersama-sama dengan Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bakti. 

Setelah mendengar kesaksian kedua orang ahli, Majelis Hakim perkara menunda sidang pada pekan depan. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Politisi Partai Demokrat Ruhut 'Poltak' Sitompul, yang juga anggota Komisi III DPR RI, Selasa (11/1/2011) digugat secara perdata oleh Tim Advokasi Gugat Ruhut atau Tegur atas pernyataannya bahwa pihak yang menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada almarhum Soeharto adalah anak PKI (Partai Komunis Indonesia). 

Dalam gugatan tersebut, pihak penggugat, meminta PN Pusat mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap Ruhut, berupa materil dan imateril. 

Gugatan materil tersebut berjumlah Rp 1000, dan imateril sebesar Rp 62,811,899,999 miliar. 

Mereka juga meminta kepada Ruhut segera meminta maaf atas ucapannya melalui media massa nasional.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

ALASAN KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT KIBARKAN BENDERA MALAYSIA PADA PERAYAAN HUT REPUBLIK INDONESIA MEMPUNYAI DASAR

PONTIANAK   - Ancaman untuk mengibarkan bendera Malaysia pada perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, sebagaimana disampaikan Yusak, Kepala Desa Mungguk Gelombang, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, bukan tanpa dasar.

Wartawan Tribun yang melakukan kunjungan langsung ke Desa Mungguk Gelombang, Jumat (5/8), menemukan, kondisi desa yang berpenduduk 1.286 jiwa (344 KK), dengan mata pencarian utama menoreh karet dan bertani lada, memang memprihatinkan.

Insfrastruktur buruk, sarana pendidikan memprihatinkan, fasilitas kesehatan pun tak memadai. Penerangan pun jauh dari harapan.

Tingkat pendidikan di daerah ini terbilang sangat rendah. Dari seluruh penduduk, hanya belasan yang lulus SMA, 20 persen lulus SMP, 50 persen lulus SD, dan sisanya putus sekolah dan tidak pernah sekolah.

Sekretaris Desa Mungguk Glombang, Wahyudi, mengatakan, di desanya hanya ada satu sekolah, yakni SDN 30 Mungguk Gelombang. Dua sekolah lainnya merupakan sekolah kelas jauh (cabang SDN 30).

"Di desa kita ini semuanya masih serba kekurangan, mulai dari jalan, pendidikan, kesehatan, dan penerangan. Yang paling mendesak itu adalah jalan, karena kondisinya sangat buruk," katanya.

Wahyudi mengatakan, dia dan sang Kepala Desa, Yusak, sudah sering kali mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah, namun sampai saat ini tak kunjung ada jawaban.

Jalan yang dilalui masyarakat selama ini adalah jalan yang pernah dibuat perusahaan. "Kalau dari pemerintah belum ada sama sekali, paling cuma janji-janji saja, sedangkan jalannya semakin lama semakin rusak," katanya.

Sebagaimana berita Tribun sebelumnya, stasiun MetroTV beberapa hari lalu menayangkan pernyataan Yusak yang mengancam akan mengibarkan bendera Malaysia di desanya. Warga juga akan eksodus ke Malaysia.

Tayangan itu mendapat respon luar biasa dari pemerintah di Jakarta. Kementerian Dalam Negeri, bahkan Mabes Polri dan Mabes TNI, memerintahkan pengecekan ke lapangan. Bupati Sintang, Milton Crosby, pun menggelar rapat mendadak membahas pernyataan Yusak itu.

Kubangan 1 Meter

Infratsruktur jalan memang menjadi satu di antara kebutuhan mendesak Desa Mungguk Gelombang ini. Untuk mencapainya, dengan titik total ibu kota Sintang, perlu perjuangan ekstra.

Pantauan Tribun di lapangan, jalan yang dilalui tersebut banyak terdapat kubangan air, dengan kedalaman mencapai 1 meter.

Jika musim kemarau perjalanan dapat ditempuh dengan waktu 3-4 jam, sedangkan jika musim hujan bisa sampai 1 hari, bahkan terkadang harus menginap di perjalanan.

Sepanjang perjalanan tersebut, setidaknya ada 5 jembatan yang nyaris ambruk, sehingga tidak bisa lagi dilalui kendaraan roda empat. Agar bisa menyeberang kendaraan, roda empat terpaksa harus melewati sungai.

Akibat buruknya insfrastruktur, harga kebutuhan pokok di daerah itupun sangat tinggi. Harga BBM baik jenis bensin dan solar, mencapai Rp 13 ribu per liter.

Sedangkan beras untuk kualitas yang paling buruk mencapai Rp 120 ribu per 15 kg.

"Kalau musim hujan terus menerus, bisa-bisa masyarakat di desa ini kelaparan, sebab jika musim hujan perjalanan untuk ke kecamatan mencapai satu hari, bahkan terkadang kami nginap," kata Wahyudi.

Sulitnya mendapatkan BBM ini juga berakibat pada minimnya penerangan. Warga hanya menyalakan genset pada malam hari, mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB. Namun, jika krisis bensin, warga terpaksa hanya mengandalkan lampu pelita.

Persoalan lain yang menjadi permasalahan di desa ini adalah sulitnya mendapatkan pupuk. Jika pun ada, warga harus membayarnya dengan harga yang cukup mahal, yakni Rp 400 ribu per karung.

"Kalau di kota Sintang pupuk hanya Rp 160 ribu, namun di sini mencapai Rp 400 ribu. Karena kita butuh, terpaksa kita pun membelinya," kata Guna (50), warga setempat.

Pupuk tersebut dipergunakan warga untuk memupuk tanaman lada mereka yang ada di pegunungan. Harga pupuk yang mencapai Rp 400 ribu per karung dirasa tidak sebanding dengan harga lada yang hanya Rp 60 ribu per kilo.

Cinta NKRI

Berbagai permasalahan itulah yang akhirnya membuat Kepala Desa Mungguk Gelombang, Yusak, mengeluarkan ancaman akan eksodus ke Malaysia dan mengibarkan bendera Malaysia di daerah asalnya, jika pemerintah tidak segera melakukan pembangunan.

"Kalau dari hati yang paling dalam, sebenarnya tidak ada sama sekali niat kami akan melakukan eksodus ataupun mengibarkan bendera Malaysia," kata Yusak yang ditemui Tribun di Kecamatan Merakai Kamis (4/8/2011).

"Pernyataan tersebut hanya sebagai bentuk kekecewaan kami karena tidak mendapat perhatian dari pemerintah," ujarnya.

Selain dari itu, lanjut Yusak, pernyataan tersebut di luar kendalinya. "Pada waktu itu, di desa kami sedang ada Gawai Dayak. Ya, mungkin saya menjadi lepas kendali," ujarnya.

Nyungan, tokoh masyarakat Desa Mungguk Gelombang, yang dihubungi terpisah, meyakinkan, kendati pun masyarakat di desanya hidup serba kesulitan, mereka tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan tak akan berbelot sedikitpun ke negara tetangga, apalagi sampai mengibarkan bendera Malaysia.

"Meskipun kita serba kekurangan kita tidak akan kehilangan nasionalisme. Jangankan mengibarkan bendera Malaysia, menyimpanpun kami tidak," katanya.

Nyungan mengatakan, bukti kecintaan mereka terhadap NKRI tidak perlu diragukan. Jika diminta menyanyikan lagu kebangsaan, mereka bisa. "Buat apa, gara-gara kesulitan, kami menggadaikan nasionalisme. Kami tetap cinta Indonesia," katanya.

Dari desa Mungguk Gelombang ke perbatasan Malaysia jaraknya kurang lebih 12 km, dengan waktu tempuh sekitar 1 hari dengan cara berjalan kaki naik-turun gunung.

Di desa ini, siaran radio Malaysia memang mendominasi, khususnya siaran dayak Iban.

"Kalau siaran radio Indonesia, tidak bagus, kalau Iban bagus. Sedangkan untuk TV, kalau pakai antena biasa dapat siaran Malaysia. Kalau pakai parabola, siarannya tetap TV Indonesia," bebernya.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

HUTANG INDONESIA KWARTAL I TAHUN 2011 CAPAI Rp 1.900 TRILIUN, PEMERINTAH INDONESIA DIMINTA STOP BIAYAI PEMBANGUNAN DARI HASIL HUTANG KE LUAR NEGERI

JAKARTA  -  LSM Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak agar pemerintah tidak lagi mengandalkan dana yang berasal dari hutang luar negeri sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan di dalam negeri. 

"Semakin besar kita mengandalkan hutang maka akan semakin besar bahaya yang bisa berdampak pada ekonomi nasional," kata Ketua LSM Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan di Jakarta, Jumat. Menurut dia, isu hutang seharusnya saat ini menjadi "debat panas" di dalam DPR karena banyak hal yang harus diperhatikan terkait hal itu.

Ia mencontohkan, hal penting yang harus dicermati terkait dengan hutang adalah sejauh mana jumlah cicilan pokok dan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar hutang tersebut. Dani juga mengingatkan bahwa Indonesia juga harus belajar dari kekisruhan dalam penentuan pagu hutang AS yang sempat menjadi perdebatan hangat baik di dalam tubuh pemerintah AS maupun kongres negara itu.

"Di AS terlihat isu utang menjadi krusial tetapi di Indonesia isu hutang masih belum menjadi debat politik yang panas," katanya. Sebelumnya, Kepala Biro Humas Bank Indonesia Didi A Johansyah juga menilai, total hutang luar negeri Indonesia baik pemerintah maupun swasta yang terus meningkat hingga kwartal I tahun ini patut terus dicermati.

"Meski ekonomi kita stabil dan fundamental ekonomi bagus, tetapi hutang luar negeri harus terus dicermati dengan mengingatkan pelaku bisnis untuk mengelola hutang luar negerinya secara berhati-hati," kata Didi di Jakarta akhir Juni lalu.

Jumlah hutang luar negeri Indonesia sampai kwartal I 2011 mencapai 214,5 miliar dolar AS, meningkat 10 miliar dolar AS dibanding posisi akhir 2010. Jumlah tersebut terdiri atas utang Pemerintah sebesar 128,6 miliar dolar AS dan utang swasta 85,9 miliar dolar AS.

Sedangkan rasio hutang dibanding PDB saat ini 28,2 persen lebih baik dibanding 1997/1998 sebesar 151,2 persen. Sementara rasio hutang jangka pendek dibanding cadangan devisa saat ini 42,6 persen lebih baik dibanding posisi 1997/1998 sebesar 142,7 persen.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

MANTAN BENDAHARA UMUM PARTAI DEMOKRAT M.NAZARUDIN TERTANGKAP DALAM PERSEMBUNYIANNYA DI KOLOMBIA

JAKARTA    - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan  semalam sekitar pukul 21.00 -22 WIB, Duta Besar Indonesia  untuk Kolombia Michael Manufandu melaporkan penangkapan seseorang yang diduga kuat mirip Muhammad Nazaruddin di Cartadena, Bogota, Kolombia.

"Tadi malam melalui Menlu telah terima informasi dari Dubes kita di Kolombia telah ditangkap seseorang yang dicurigai sebagai saudara Nazaruddin oleh interpol di Colombia. Ia memakai nama Syafruddin," kata Djoko dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta, Senin (8/8/2011).

Dijelaskan ini adalah kerjasama Interpol, KPK, dan Kemlu, serta Kementeri Hukum dan HAM.

"Selama ini mereka telah bekerja keras melalui polri dan interpol. Selama ini hasil penyelidikan di Cartadena, identik yang kita sebut sebagai yang disebut Nazaruddin. Yang bersangkutan menggunakan paspor dengan identitas palsu dengan nama Syahruddin," kata dia.

Dijelaskan Dubes RI di Kolombia sudah berangkat dari Bogota ke Cartadena dan sudah bertemu  langsung. Secara fisik identik dengan apa yang selama ini disebut Nazaruddin dan yang bersangkutan minta didampingi terus oleh Dubes. Karena Cartadena bukan ibukota negara maka tadi malam yang bersangkutan sudah diberangkatkan ke ibukota," kata dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, meminta tersangka kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 Palembang, M Nazaruddin, mengungkapkan keterlibatan kader Partai Demokrat.

 

"Kalau Nazaruddin memiliki informasi yang berkaitan dengan kader Partai Demokrat, saya sangat berharap semua bisa dibuka dan dijelaskan ke Dewan Kehormatan agar segalanya menjadi terang," kata SBY usai berbuka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (8/8).

SBY menegaskan, Partai Demokrat tak akan sungkan menindak kader yang terlibat.

Selain itu, ia juga mempersilakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengungkapkan siapa pun, dan dari partai manapun, yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Keterangan Nazaruddin sangat penting untuk meluruskan pandangan publik terkait kasusnya. "Sehingga apa yang diangkat media massa dan menjadi percakapan warung kopi, yang sering dilebih-lebihkan dan belum tentu berdasarkan fakta yang ada, semuanya bisa dibuka," kata Presiden.

Nazaruddin ditangkap Interpol di Kolombia, Ahad (7/8) malam. Mantan anggota Komisi III DPR RI tersebut masuk ke Kolombia dengan menggunakan paspor palsu atas nama Syarifuddin. Mabes Polri menyatakan, mantan Bendahara Partai Demokrat itu diciduk saat bersama istrinya dan beberapa orang koleganya yang lainnya.

Perburuan Nazaruddin berakhir setelah pergerakannya terdeteksi di sejumlah negara. Sejak kabur dari Singapura pada 24 Mei lalu, ia berpindah ke Vietnam. Dari Vietnam, Nazar berpindah ke Kamboja dengan penerbangan umum. Dari sana ia menyewa pesawat untuk bersembunyi di kota Cartagena, Kolombia.

Pergerakan Nazaruddin mulai diketahui Interpol saat ia singgah di Dominika. Petugas imigrasi setempat sempat mencurigai Nazaruddin yang saat itu menggunakan paspor palsu bernama Syarifuddin.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

THE AGE MEMUAT HAK JAWAB PEMERINTAH INDONESIA

AUSTRALIA - The Age memuat hak jawab pemerintah Indonesia pada Sabtu (12/3) atas pemberitaan koran tersebut pada Jumat (11/3), yang melaporkan berita megaskandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan SBY yang dilansir dalam berita berjudul Yudhoyono Abused Power. Dalam berita bertajuk Rejects Corruption Claim itu, SBY membantah pemberitaan tersebut dengan mengatakan bahwa itu ulasan palsu, penuh kebohongan. 

''Kadar berita itu penuh sensasi dan menghina, semuanya omong kosong," demikian kutipan sanggahan SBY. Berikut saduran hak jawab SBY di The Age: 

Indonesia menuntut dan menerima ungkapan penyesalan dari Duta Besar AS di Jakarta kemarin seiring pernyataan tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyanggah tuduhan dari kawat diplomatik AS bahwa dirinya dan keluarga terlibat dalam korupsi. 

Tuduhan demi tuduhan yang diungkapkan The Age kemarin dan didasarkan pada informasi yang diperolehWikiLeaks menciptakan keributan di mediamedia Indonesia setelah menteri luar negeri mereka, Marty Natalegawa, menyeret Dubes AS Scot Marciel untuk secara resmi mengajukan 'protes keras'. 

Pada konferensi pers yang tidak biasa dan, pada beberapa saat, canggung setelah pertemuan, Marciel enggan mengonfirmasi atau menyanggah kebenaran informasi kawat ataupun mengomentari tuduhan-tuduhan spesifik di dalamnya. Akan tetapi, ia berkata, secara umum, kawat-kawat seperti itu mengandung 'informasi yang apa adanya dan sering kali masih mentah' yang juga 'kerap tidak lengkap dan belum terbukti kebenarannya'. 

"Kami mengungkapkan penyesalan terdalam kepada Presiden Yudhoyono dan pada warga Indonesia," kata dia, menambahkan bahwa pemublikasian dari kawat-kawat diplomatik 'sangat tidak bertanggung jawab'. 

Marciel tiba-tiba saja meninggalkan konferensi pers tidak lama setelahnya, meninggalkan Natalegawa menjawab pertanyaan-pertanyaan seorang. Yudhoyono, sementara itu, mengatakan The Age telah melanggar 'kode etik jurnalisme universal' dengan menerbitkan rincian dari kabel diplomatik tanpa meminta komentar dia terlebih dulu. 

"Presiden sama sekali tidak senang dengan ulasan palsu, penuh kebohongan, yang berkelanjutan di The Sydney Morning Herald dan The Age," menurut pernyataan 'dikirim atas nama Presiden' dibacakan juru bicara seniornya, Daniel Sparingga. 

"Kadar berita itu penuh sensasi dan menghina, semuanya omong kosong." 

Kawat-kawat diplomatik dari Kedubes AS di Jakarta dikirim antara 2004 dan 2010, mengandung berbagai tuduhan menakjubkan, tapi belum diverifikasi tentang tingkah laku Yudhoyono, istri, dan keluarga. 

Di antara tuduhan itu adalah Yudhoyono memerintahkan penghentian investigasi kasus korupsi penengah politik Taufiq Kiemas dan bahwa ia telah menerima dana dari pengusaha kontroversial Tomy Winata via perantara.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

HARIAN THE AGE AUSTRALIA HARI INI BERITAKAN BANTAHAN PIHAK ISTANA

AUSTRALIA  - Setelah memberitakan soal penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Media Australia The Age hari ini menulis berita tanggapan SBY. The Age memuat bantahan pihak istana soal berita kemarin.

Seperti dilansir dari situsnya theage.com.au,Sabtu (12/3). Dalam berita berjudul ‘President rejects corruption claim’ (Presiden Bantah isu korupsi) ini dituliskan juga tanggapan SBY yang disampaikan melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga.

Ditulis The Age, bahwa Presiden SBY menyesalkan pemberitaan tentang dirinya tersebut. Ditulis juga, SBY menilai bahwa koran Australia tersebut telah melanggar kode etik jurnalisme universal, dengan memuat berita tanpa meminta tanggapannya terlebih dahulu.

“Presiden sangat tidak suka atas tuduhan miring, banyak kebohongan yang diterbitkan Sydney Morning Herald dan The Age. Isi berita tersebut penuh sensasi dan tidak menghargai dan sangat tidak benar,” kata staff khusu Presiden itu.

Selain memuat bantahan pihak Istana, The Age juga menuliskan penyesalan pihak Kedubes AS di Indonesia terhadap pemberitaan ini. Hal ini, menurut The Age, merupakan tanggapan dari sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa yang menyampaikan protes keras kepada Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

DUTA BESAR AMERIKA : LAPORAN WIKILEAKS DAN THE AGE AUSTRALIA ADALAH INFORMASI MENTAH DAN PREMATURE

JAKARTA -  Kedutaan Besar Amerika Serikat menjelaskan, informasi yang dimuat harian Australia The Age dan The Sydney Morning Herald mengenai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—yang disebut berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks—merupakan informasi yang masih mentah, prematur, dan belum lengkap. Apa yang dikatakan terkait Presiden SBY itu tidak dapat dijadikan bukti yang benar.

"Laporan tersebut bukan mengeskpresikan kebijakan maupun putusan akhir dari kebijakan dan tidak bisa dijadikan bukti yang benar. Dokumen tersebut tidak bisa dilihat berdiri sendiri atau mewakili sikap Pemerintah AS," ujar Duta Besar AS Scott Marciel dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Jumat (11/3/2011).

Menurut Scott, jenis publikasi yang dilakukan dua media tersebut sangat tidak bertanggung jawab. Atas nama Kedutaan Besar AS, Scott menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada Presiden dan seluruh bangsa Indonesia.

Harian Australia, The Age, Jumat, memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Yudhoyono. Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia Kedubes Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.

Dalam kawat-kawat diplomatik yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age itu dikatakan bahwa Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya. Yudhoyono juga disebut menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Kawat-kawat itu juga merinci bagaimana mantan Wapres Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan telah membayar jutaan dollar AS sebagai uang suap agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. Dalam kawat-kawat itu juga diungkapkan bahwa istri Presiden, Kristiani Herawati, dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.

Laporan The Age itu muncul saat Wakil Presiden Boediono mengunjungi Canberra, hari ini, untuk berbicara dengan Wayne Swan yang bertindak sebagai Perdana Menteri Australia. Boediono juga berdiskusi dengan para pejabat negara itu tentang perubahan administratif untuk mereformasi birokrasi di Indonesia.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

ISTANA : BERITA HARIAN THE AGE AUSTRALIA HANYA GOSIP MENTAH

JAKARTA -  Terkait kontroversi pemberitaan "Yudhoyono Abused Power" yang dilansir harian The Age, Jumat (11/3/2011), pihak Istana Kepresidenan RI menyebut bahwa hal tersebut tak lebih dari gosip. Tuduhan-tuduhan yang dipaparkan harian tersebut tak lebih dari informasi yang belum diverifikasi.

"Informasi dari sumber disebutkan dari Amerika Serikat. Namun yang kami ketahui, berdasarkan komunikasi dengan Kedubes AS selama ini, dikatakan bahwa informasi yang disampaikan itu lebih banyak informasi yang mentah dan belum diolah. Informasi yang menurut mereka perlu dikirimkan hanya untuk sekadar diketahui, sementara kandungan dari informasi itu masih sangat sumir," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah kepada para wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Faizasyah juga meminta agar media melakukan klarifikasi kepada tokoh-tokoh yang menjadi obyek pemberitaan. "Jadi apakah itu desas-desus, apakah itu gosip yang mereka laporkan, silakan dicek kebenarannya. Jadi, sejauh pengamatan kami, hal yang tidak memiliki kebenaran bahkan lebih bisa disebut sebagai gosip. Informasi yang tidak memiliki kredibilitas," katanya.

Terkait substansi pemberitaan, Faizasyah enggan memberikan tanggapan. "Bagaimana kita bisa mengomentari sesuatu yang bersifat mentah dan cenderung mengada-ada," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kawat-kawat diplomatik yang diberikan WikiLeaks khusus untukThe Age tersebut dikatakan bahwa Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Dalam kawat-kawat itu juga dirinci bagaimana mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan telah membayar jutaan dollar AS sebagai uang suap agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. Dalam kawat-kawat itu juga diungkapkan bahwa istri Presiden, Kristiani Herawati, dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

WIKILEAKS BOCORKAN KAWAT-KAWAT DIPLOMATIK RAHASIA KE HARIAN THE AGE AUSTRALIA MENGENAI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

JAKARTA -  Harian Australia, The Age, Jumat (11/3/2011), memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.

Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age, mengatakan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk mempengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Kawat-kawat itu juga merinci bagaimana mantan wakil presiden Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan telah membayar jutaan dollar AS, sebagai uang suap, agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. Kawat-kawat itu juga mengungkapkan bahwa istri Presiden, Kristiani Herawati, dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.

Laporan The Age itu muncul saat Wakil Presiden Boediono mengunjungi Canberra, hari ini, untuk berbicara dengan Wayne Swan yang bertindak sebagai Perdana Menteri Australia, dan berdiskusi dengan para pejabat negara itu tentang perubahan administratif untuk mereformasi birokrasi di Indonesia.

Laporan-laporan diplomatik AS tersebut mengatakan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufik Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".

Pada Desember 2004, kedutaan AS di Jakarta melaporkan bahwa salah satu informan politiknya yang paling berharga, yaitu penasihat senior Yudhoyono sendiri, TB Silalahi, sudah menyarankan Hendarman Supandji yang telah mengumpulkan "cukup bukti tentang korupsi Taufik Kiemas untuk menangkap Taufik".

Namun, Silalahi, salah seorang kepercayaan Yudhoyono di bidang politik, mengatakan kepada kedutaan AS bahwa Presiden "secara pribadi telah memerintahkan Hendarman untuk tidak melanjutkan kasus Taufik". Tidak ada proses hukum yang diajukan terhadap Taufik, seorang tokoh politik berpengaruh yang kini menjadi Ketua MPR.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

PDI-P TOLAK TAWARAN 3 KURSI MENTERI

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-Perjuangan Taufik Kiemas enggan mengomentari tawaran tiga kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II dari Partai Demokrat untuk PDI-P.

Menurut Kiemas, urusan tawar-menawar tersebut diserahkan kepada Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI-P bidang Pemenangan Pemilu dan Hubungan Kelembagaan. "Itu urusannya Mbak Puan-lah nanti," kata Kiemas singkat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2011).

Ketika ditanya apakah PDI-P sudah menutup pintu terhadap ajakan Demokrat untuk bergabung dalam koalisi, lagi-lagi Kiemas menyerahkannya kepada Puan. "Kalau urusan yang seperti itu kan bukan yang tua-tua, melainkan yang muda-muda," ucapnya.

Kiemas juga sempat berucap bahwa Puan Maharani hingga kini belum memberikan jawaban atas tawaran menteri itu.

Politisi PDI-P yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, juga enggan mengomentari tawaran menteri tersebut. "Ya itu hanya masa lalu," katanya.

Menurut Pramono, yang terpenting bagi PDI-P saat ini adalah urusan kesejahteraan rakyat, bukan permasalahan kekuasaan. "Ini bagi politisi adalah warning. Ketika demokrasi semakin mahal, kita malah mempertontonkan kontradiksi di masyarakat dan tidak memikirkan hal kesejahteraan bagi mereka (rakyat)," ujarnya.

Seperti diberitakan, Ketua Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Muhammad Ikhsan Modjo di Jakarta, Rabu (8/3/2011), mengungkapkan, Demokrat menawarkan tiga posisi menteri kepada PDI-P. Ketiga kursi menteri itu adalah menko kesra, menteri sosial, dan menteri BUMN. Ketiga pos menteri tersebut dinilai lebih cocok diserahkan kepada PDI-P yang bervisi kerakyatan.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

SEKRETARIS GERINDRA : PARTAI GERINDRA HANYA DIJADIKAN ALAT PARTAI DEMOKRAT

JAKARTA  - Partai Gerindra merasa hanya dijadikan alat bagi Partai Demokrat untuk mengancam Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Demond J Mahesa mengungkapkan, Partai Demokrat seolah merangkul Gerindra untuk menekan Golkar dan PKS pasca pengambilan keputusuan terhadap usulan hak angket mafia pajak di parlemen.

Seperti diketahui, sikap politik Golkar dan PKS terkait usulan panja mafia pajak tersebut berbeda dengan Demokrat. "Ini politik Demokrat saja. Seolah-olah merangkul kami untuk menekan Golkar dan PKS tapi ternyata dua partai ini tetap (di koalisi), ya sudah," katanya ketika dihubungi, Rabu (9/3/2011).

Gaya politik Demokrat yang seperti itu, menurut Desmond, bagaikan jurus mabuk. "Kalau masalah politik ini bukan masalah permainan, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang berkuasa ada yang tidak. Ini cuma jurus mabok," katanya.

Kendati demikian, Partai Gerindra, menurut Desmond tidak merasa kecewa meskipun Demokrat hanya menjadikan Gerindra sebagai alat. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat sempat menawarkan kursi menteri pada Gerindra. "Nggak ada yang kecewa. Pak Prabowo malah ketawa. Gerindra ini miskin pengalaman. Benturan seperti itu memperkaya pengalaman," ucapnya.

Desmond juga mengatakan, sudah menjadi tabiat pemerintahan Yudhoyono memunculkan wacana pergantian menteri namun kemudian urung. "Sudah karakter (SBY), tiba-tiba nggak jadi. Ada menteri yang dipanggil terus berubah lagi. Hal begini sudah biasa," katanya.

Gerindra pun menyadari jika tiga nama calon menteri yang disiapkannya tidak akan ditarik ke Kabinet Indonesia Bersatu II. Seperti diberitakan, hubungan Gerindra dengan Demokrat terlihat makin dekat pasca Gerindra memilih menolak usulan hak angket mafia pajak bersama Partai Demokrat dan partai anggota koalisi lainnya. Di pihak lain terjadi ketidakharmonisan antara Demokrat dengan PKS dan Golkar yang memilih mendukung hak angket.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi kemudian mengevaluasi koalisi. Presiden bertemu dengan para pimpinan partai membicarakan masa depan koalisi. Kemarin (Selasa, 8/3/2011) Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Pertemuan tersebut mengasilkan kesepakatan bahwa Golkar tetap berada di dalam koalisi. Sementara nasib PKS, masih menunggu hasil pertemuan Yudhoyono dengan pimpinan PKS.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

PRESIDEN SBY UNDANG ABURIZAL BAKRI DIWISMA NEGARA SORE INI

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan akan bertemu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada Selasa (8/3/2011) pukul 16.00 di Wisma Negara, Jakarta.

Pada pertemuan empat mata itu, kedua pemimpin nasional tersebut akan membahas soal nasib kerja sama koalisi dan juga isu perombakan kabinet.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang juga Menko Kesra kepada para wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/3/2011).

"Detail dan isi pertemuan, saya tidak tahu. Gambarannya secara umum tentang koalisi dan kabinet," kata Agung.

Ketika ditanya soal Golkar yang meminta jatah kursi menteri tambahan, Agung enggan menjelaskannya. "Kita lihat saja nanti," kata Agung singkat.

Kumpulkan pimpinan daerah

Partai Golkar pada hari ini juga mengumpulkan pimpinan daerah se-Indonesia untuk menghadiri rapat membahas perkembangan situasi politik terakhir yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengungkapkan hal ini seusai menerima penganugerahan sebagai Politisi Pria Terpopuler 2010 di Jakarta, Senin (7/3/2011) malam.

"Mereka akan mendapatkan penjelasan dari Ketua Umum Golkar sehingga diharapkan adanya umpan balik atau pandangan dari daerah terhadap situasi terakhir. Kami juga ingin pada saatnya agar teman di daerah memberikan mandat penuh kepada DPP untuk memutuskan yang terbaik mengenai perkembangan perpolitikan kita saat ini," katanya.

Hubungan antarpartai politik pendukung pemerintah merenggang pasca-usulan hak angket pajak. Partai Golkar dan PKS memilih berbeda suara dengan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut juga bersimpang jalan saat pengambilan keputusan mengenai usulan hak angket pajak kasus Bank Century. Presiden Yudhoyono tengah memikirkan evaluasi serius untuk menata ulang koalisi.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

AKIBAT PERNYATAAN BOIKOT MEDIA, SEKRETARIS KABINET DIPO ALAM DIGUGAT Rp.101 TRILIUN

JAKARTA  - Pernyataan boikot media yang diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak hanya dilaporkan pidana oleh Media Group, tetapi juga digugat secara perdata. Grup yang menaungi MetroTV dan Harian Media Indonesia itu mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat ( 25/2/2011 ) lalu dengan nilai gugatan sebesar Rp 101 triliun. 

"Bahwa penggugat (Media Group) berhak atas ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tergugat (Dipo Alam) yang telah mengeluarkan pernyataan sepihak tanpa dasar hukum dan telah melanggar hak penggugat, baik secara kerugian materil dan immateril," kata kuasa hukum Media Group, OC Kaligis, Sabtu ( 26/2/2011 ) di Jakarta. 

Kaligis menjelaskan, pernyataan Dipo Alam yang menghimbau institusi pemerintah untuk tidak memasang iklan pada dua media di dalam Media Group telah menimbulkan kerugian materil. Ia menyebut, turunnya pendapatan iklan MetroTV dan Media Indonesia dan ditaksir nilai kerugian mencapai Rp 1 triliun. 

Secara immateril, lanjut pengacara kondang itu, Media Group mengalami kerugian waktu, tenaga, pikiran dan pencemaran nama baik. Di samping kepercayaan masyarakat menurun, usaha dua media tersebut juga terganggu yang nilainya tak terhitung. "Nilai kerugian immateril klien kami mencapai Rp 100 triliun," ucap Kaligis. 

Disebutkan dalam surat pendaftaran gugatan bernomor 81/PDT.G/ 2011 /PN.JKT.PST itu, alasan Media Group menggugat Dipo Alam adalah karena pada tanggal 21 Februari 2011 tergugat (Dipo Alam) mengeluarkan pernyataan sebagaimana dikutip di berbagai media cetak maupun media elektronik yang menjatuhkan kredibilitas para penggugat (Media Group). Ada tiga bukti pernyataan Dipo Alam yang digugat di PN Jakarta Pusat. 

Pertama, "Pokoknya saya katakan kalau mereka (media) tiap menit menjelekkan terus, tidak usah pasang (iklan). Saya akan hadapi itu. Toh, yang punya uang itu Pemerintah. Enggak usah pasang iklan di situ dan juga sekarang orang yang diinterview dalam prime time tidak usah datang." 

Kedua, "Ini kan membuat investor lari. Seolah-olah Indonesia ini kacau. Indonesia ini gelap." 

Ketiga, "Saya memberikan instruksi boikot itu kepada seluruh sekjen dan humas Kementerian. Kita bukan alergi kritik. Boleh kritik, kita senangi dikritik. Tapi, isinya negatif dan akumulatif sehingga orang-orang menjadi mislead, that is wrong. Itu bukan mengkritik. Itu bukan kebebasan pers. Saya mengatakan boikot saja. Yang tidak boikot, saya perhatikan."

OC Kaligis menyayangkan Dipo Alam tidak menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur pasal 1 butir 11 dan 12 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Kalau tidak berkenan dengan pemberitaan sebuah media, hendaknya gunakan hak jawab atau hak koreksi, bukan mengeluarkan pernyataan sepihak tanpa dasar hukum yang menjatuhkan kredibilitas media di muka umum sehingga merugikan media itu sendiri," pungkas dia.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

MENOLAK HAK ANGKET MUHAIMIN MINTA JATAH TAMBAHAN MENTERI

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, dukungan yang diberikan PKB kepada Partai Demokrat terkait usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak tak bertujuan untuk memeroleh tambahan jatah "kursi" menteri. PKB, bersama Demokrat, PPP, PAN, dan Gerindra, menyatakan menolak usulan tersebut.

Cak Imin mengatakan, hasil pansus hak angket sering tak terduga. Ia mencontohkan, pansus Lapindo yang hasilnya menyatakan bahwa Lapindo merupakan bencana alam.

"Itu tidak ada urusannya (dengan peningkatan jatah kursi menteri). Kita tidak ingin pansus itu karena hasilnya bisa liar kalau proses hukum yang berjalan tidak diberi kesempatan. Kesimpulan pansus itu sangat tidak bisa diprediksi," katanya kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/2/2011).

Cak Imin juga mengatakan, PKB akan memeriksa dua anggota Fraksi PKB di parlemen yang berbeda sikap dengan apa yang digariskan partai terkait pembentukan pansus pajak, yaitu Lily Wahid dan Effendy Choirie. 

Seperti diberitakan, usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan DPR  kalah tipis dalam pemungutan suara atau voting. Pengusul hak angket yang dimotori Fraksi Golkar, PDI-P, Hanura, dan PKS mengumpulkan 264 suara, sementara kubu yang menolak hak angket, yaitu Fraksi Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra, menang dengan 266 suara.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

HIDAYAT NURWAHID : " PKS SIAP KELUAR DARI KOALISI JIKA DIBUTUHKAN "

SLEMAN - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyatakan, dukungan partainya terhadap hak angket kasus mafia pajak dan angket Century bukan untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Namun, hal itu untuk melaksanakan kontrak politik, yakni menciptakan pemerintahan yang bersih," kata Hidayat Nurwahid seusai mengikuti pembukaan Musyawarah Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (Mukernas PKS) di Sleman, Yogyakarta, Kamis (24/2/201) malam.

Menurut dia, PKS siap keluar dari koalisi jika memang itu dibutuhkan dalam konsistensi kontrak politik tersebut. "Namun, kami tidak yakin jika mendukung angket tersebut akan membuat PKS terancam dan kadernya di kabinet di-reshuffle," katanya.

Ia mengatakan, jika PKS keluar dari koalisi, siapa yang akan masuk menantikannya. "Kalau PDI-P yang masuk, itu jelas akan membingungkan publik karena selama ini mereka yang mengusulkan dua angket itu (Century dan pajak) sehingga sangat disayangkan dengan langkah itu," katanya.

Hidayat mengatakan tidak yakin bahwa hanya karena polemik di dua angket itu, PKS terancam dan di-reshuffle dari kabinetnya.

"Saya kira beliau (Presiden) punya pemikiran yang panjang, tak serta-merta hanya soal dua ini lalu melakukan perombakan kabinet. Karena tujuan kami sebenarnya untuk memperkokoh koalisi dan membuat citranya semakin baik mewujudkan pemerintahan yang bersih," katanya.

Hal sama juga disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang mengatakan, PKS siap saja keluar dari koalisi dan juga di-reshuffle dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Langkah kami mendukung dua angket itu bukan untuk menjatuhkan SBY, melainkan untuk melaksanakan kontrak politik mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih," klaimnya.

Ia mengatakan, perombakan kabinet hak prerogatif presiden yang tak bisa diutak-atik sehingga semuanya diserahkan kepada presiden. "Kami serahkan semua itu ke presiden. Yang jelas sekarang tetap bekerja sebaik-baiknya sesuai bidang yang ada," katanya.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

PENGAMAT POLITIK INDONESIA, BURHANUDIN : " TIGA KEMUNGKINAN KEPUTUSAN PRESIDEN "

JAKARTA - Usulan hak angket perpajakan terganjal. Nasib partai koalisi yang menjadi motor usulan mengundang rasa penasaran publik. Bagaimana nasib Golkar dan PKS di mata Demokrat yang merupakan lokomotif koalisi? Tetap dipertahankan atau justru didepak? Pengamat politik, Burhanuddin, merumuskan tiga kemungkinan yang akan diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pengambil keputusan tertinggi di Partai Demokrat.

Kemungkinan pertama, Golkar dan PKS didepak dari koalisi dan Demokrat akan mencari mitra koalisi yang baru. "Golkar dan PKS sebagai anak nakal koalisi diceraikan dari koalisi, tetapi SBY harus bisa memastikan mitra baru. SBY bukan tidak tegas semata-mata, tetapi dia kalkulasikan kekuatan," ungkapnya dalam diskusi di Gedung MPR/DPR/DPD, Kamis (24/2/2011).

Jika keduanya dibuang, suara koalisi di parlemen hanya sebesar 46 persen. Jika kemudian menggandeng Gerindra sebagai mitra koalisi yang baru, kekuatan koalisi hanya bertambah sebesar 51 persen. Namun, Burhanuddin menilai pilihan ini terlalu riskan bagi pemerintah. Jika Demokrat memang ingin mendepak Golkar dan PKS dari koalisi untuk seterusnya, Burhanuddin mengatakan Demokrat harus berhasil meminang PDI-P.

"Tapi untuk bisa menaklukan PDI-P, praktis menghadapi tembok besar yang selama ini juga sulit ditembus oleh Demokrat. Lamaran Demokrat, kan, selalu ditolak oleh Bu Mega. Kalau bisa, upaya membuang Golkar dan PKS bisa dilakukan," tuturnya.

Pilihan kedua yang mungkin diambil oleh Yudhoyono, menurut Burhanuddin, adalah mempertahankan Golkar dan PKS dalam koalisi tambun saat ini. Di atas kertas, kekuatan koalisi 75 persen di DPR. Jika demikian, secara matematika, oposisi seharusnya tak dapat bergerak macam-macam. Sayangnya, Burhanuddin mengatakan politik bukanlah matematika.

"Koalisi tambun, tetapi tidak sehat. Mungkin SBY bisa stay-on dengan koalisi ini, tetapi luka sudah membekas di elite Demokrat dan di kalangan partai yang selama ini sudah loyal, seperti PKB dan PAN. Mereka, kan, mengharapkan reward dan punishment. Dan, tindakan Demokrat mengusir Golkar dan PKS itu bisa bagian dari punishment kepada mereka," ungkapnya.

Sementara itu, pilihan ketiga yang diprediksikan oleh Burhanuddin adalah membuang salah satunya, Golkar atau PKS. Namun, lagi-lagi, menurutnya untuk mengambil pilihan ini perlu ada keberanian dari Presiden untuk mempertimbangkan masak-masak plus-minusnya. Jika PKS dibuang, kekuatan koalisi di DPR masih tinggi, sekitar 64 persen. Kalau Gerindra bergabung, maka bertambah menjadi 69 persen.

Hanya saja, jika tetap mempertahankan Golkar, Burhanuddin mengatakan, Demokrat harus sadar bahwa Golkar adalah kekuatan mayoritas kedua di DPR dan para politisinya memiliki jam terbang yang tinggi. Bersama Golkar, pasti akan banyak hiruk-pikuk. Memang pada awalnya, hubungan Golkar dan Demokrat bersifat mutualisme.

"Golkar tak pernah mau jauh dari kekuasaan dan butuh Golkar. Tapi belakangan ini, kan, memanas, dan mirip Tom and Jerry. Mereka menjalankan love and hate relationship," kata Burhanuddin.

Sementara itu, jika Golkar dibuang, Burhanuddin mengatakan, Demokrat bagai menempatkan PKS di atas angin. Keputusan ini bisa menjadi momen yang tepat bagi PKS untuk mengisi amunisinya.

"Ingat, survei LSI, konstituen PKS yang paling kritis kedua setelah konstituen PDI-P. Mereka paling tidak puas dengan pemerintahan SBY. Jadi, bukan tak mungkin ini malah menyolidkan akar rumput dari PKS untuk 2014. Kalau PKS dipertahankan, tinggal 56 persen dan wajah pendukung mayoritas pemerintahan adalah partai Islam. Wajah berubah karena seolah hanya didukung oleh partai Islam. Kalau Golkar dibuang, kekuatan oposisi bertambah dua kali lipat. Ini pilihan rumit bagi SBY. Oleh karena itu, keputusannya tidak akan diambil dalam waktu segera. Tentu rumit," paparnya.

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »

SIKAP DPD PARTAI DEMOKRAT DKI JAKARTATERHADAP FAUZI BOWO

JAKARTA - Sikap Partai Demokrat yang tak lagi mengusung nama Fauzi Bowo sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pemilukada  2012 dilatarbelakangi oleh kepemimpinan Fauzi yang dinilai masih kurang. Salah satunya dipicu dengan perseteruan Fauzi dengan wakilnya, Prijanto.

Demikian disampaikan Sekjen DPD Partai Demokrat DKI, Irfan Gani, Selasa (22/2/2011), saat dihubungi wartawan.

"Foke, berdasarkan hasil evaluasi kami, memiliki kepemimpinan dan etika yang tidak baik karena  berseteru dengan Wakil Gubernur," ujar Irfan.

Dengan sikap seperti itu, Irfan pun menyangsikan akan keharmonisan Foke dengan warga Jakarta. "Kalau dengan wakilnya saja tidak harmonis, bagaimana mau harmonis dengan masyarakatnya?" ucap Irfan.

Perseteruan tersebut, lanjutnya, juga tidak etis apabila begitu terlihat di kacamata publik. Selain masalah kepemimpinan, manajerial pemerintahan Foke juga dinilai tidak berhasil.

"Banyak anggaran yang tidak terserap, sehingga program pun akhirnya tertunda atau batal," tutur Irfan.

Atas dasar penilaian tersebut, DPD Demokrat DKI akhirnya menyatakan tidak lagi mencalonkan Foke sebagai calon dari Demokrat. "Dari DPD, cabang, sampai ranting, kami bulat sepakat bahwa Nachrowi Ramli yang akan menjadi calon kami. Nanti akan dibicarakan ke tingkat DPP dan Majelis Tinggi. Soal kans Foke, saya tidak tahu apakah ada partai lain yang calonkan dia," kata Irfan.

 

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com

Read more »