KISRUH RUU D.I.Y

                                Presiden SBY                               Sultan HB X 

INILAH.COM, Jakarta - Kisruh RUU DI Yogyakarta antara Presiden SBY dan Sultan HB X memancing polemik yang tak berkesudahan. Disebut-sebut pokok persoalan ada di personal kedua tokoh itu. Salah satunya karena Sultan dari Partai Golkar.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan tidak perlu dihadap-hadapkan antara Presiden SBY dengan Sultan HB X terkait RUU DIY. Ia mencontohkan bagaimana membuat skenario jika Sultan HB XI (pengganti Sultan HB X) sudah berumur 60 tahun atau berumur 25 tahun.

"Apakah masih tetap menjadi Gubernur. Ini yang kita bahas, dalam membahas UU itu kan harus dipikirkan dengan matang-matang," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/11/2010).

Gamawan menyebutkan, sebenarnya terdapat tujuh keistimewaan DIY, sebanyak enam di antaranya telah disetujui DPR. "Tinggal satu cara memilihnya. Cara memilih itu harus kita perhatikan konstitusi. Konstitusi itu mengamanahkan Gubernur, Bupati, Wali Kota dipilih secara demokratis. Itu amanat konstitusi bukan presiden yang mengatakan," tegasnya.

Ayat lain, sambung Gamawan, juga perlu memperhatikan kekhususan dan keistimewaan. "Sekarang kekhususan keistimewaan itu seluas apa. Untuk DKI ada enam kekhususan, Aceh ada 13 keistimewaan, Papua juga ada keistimewaan," paparnya seraya menyebutkan Rabu (1/12/2010) besok difinalkan soal RUU DIY.

Pembahasan RUU DIY memancing reaksi publik setelah Presiden menyebutkan bahwa tidak ada sistem monarki di sistem demokrasi. Pernyataan tersebut ditujukan terkait pembahasan RUU DIY.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengaku tidak memahami pernyataan Presiden SBY. Ganjar menduga, presiden atau para menterinya lupa terhadap konstitusi terkait keistimewaan Yogyakarta.

"Mungkin lupa bahwa ada pasal 18 ayat 1 dan ada pasal pasal 18 ayat 4 dimana ayat 4 itu bahwa bupati, walikota, gubernur dipilih secara demokratis tapi pasal 18 ayat 2 (1) itu bahwa ada keistimewaan diakui," papar politisi PDIP.

Terpisah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman mengungkapkan, dalam polemik RUU DIY tidak bisa menyalahkan salah satu pihak baik SBY maupun Sultan. "Makanya keduanya harus duduk bersama," katanya ditemui di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut dia, perdebatan saat ini terjebak pada persoalan sempit penetapan (Gubernur DIY) dan pemilihan. Padahal, sambung Gandung, persoalan keistimewaan Yogyakarta sampai akhir. "Presiden SBY tidak salah-salah amat, realitanya Sultan sebagai Gubernur juga sebagai Raja," katanya.

Menurut dia, persoalan yang terjadi saat ini, bermula dari persoalan kecil yang tidak diselesaikan secara cepat. "Harus ada komunikasi antara SBY dan Sultan. Ini kan dari masalah kecil-kecil, jadinya besar," katanya.

Ia menyebutkan salah satu persoalan yang muncul antara SBY dan Sultan terkait rencana Sultan maju dalam Pemilu Presiden beberapa waktu lalu. "Salah satunya soal Sultan maju menjadi Capres kemarin," cetusnya.

Sementara anggota Komisi II Abdul Malik Haramain menilai keistimewaan DIY bukan hanya di budaya namun juga bidang pemerintahan. "Gubernur DIY tidak perlu dipilih, karena memiliki Yogyakarta," ujarnya.

Politikus PKB ini menegaskan pernyataan Presiden SBY tidak proporsional, seharusnya presiden kembali pada sejarah. Dampak dari pernyataan Presiden, Malik menyebutkan akan menimbulkan polemik dan prasangka di publik. "Ini akan menganggu hubungan Pusat dan Yogyakarta," cetusnya.

Sumber INILAH.COM di parlemen menyebutkan, persoalan memanasnya RUU DIY sejatinya berpangkal dari persoalan politik. "Sebenarnya Istana tak masalah dengan penetapan Gubernur DIY. Persoalannya karena keterlibatan Sultan di politik praktis yaitu terlibat di Partai Golkar," ujarnya.

Spekulasi bermunculan mulai soal Sultan mendeklarasikan sebagai capres dalam Pemilu 2009 hingga keterlibatannya di Partai Golkar. Seharusnya jika ujung masalahnya di situ, ada baiknya baik Sultan maupun SBY melakukan komunikasi. Karena polemik ini jelas merugikan masyarakat Yogyakarta terlebih pasca letusan gunung Merapi. [mdr]