PEMERINTAH SURIAH AKAN LAKUKAN REFORMASI POLITIK

DAMASKUS -  Pemerintah Suriah menjanjikan reformasi politik untuk memenuhi tuntutan demonstran setelah kerusuhan meletus di beberapa tempat. 

Para pejabat Suriah berjanji untuk mengkaji kemungkinan keadaan darurat dicabut. Suriah menerapkan keadaan darurat sejak tahun 1963 yang memberi aparat keamanan kekuasaan yang sangat luas. 

Sejumlah demonstran tewas di kota Deraa di belahan selatan Suriah dalam beberapa hari terakhir. 

Pemerintah menyatakan akan menyelidiki dan mengadili tersangka penyebab para korban tewas. 

Juru bicara kepresidenan Suriah, Bouthaina Shaaban, menuding provokator dari luar menyulut gejolak. Dia juga membantah pemerintah memerintahkan aparat keamanan menembak demonstran. 

Namun, dia mengatakan ini tidak berarti kekeliruan telah dilakukan. 

"Kita tidak boleh mencampurbaurkan perilaku perorangan, dan keinginan dan tekad Presiden Bashar al-Assad menggerakkan Suriah ke kemakmuran yang lebih tinggi," kata Shaaban dalam konferensi pers di Damaskus. 

Bouthaina Shaaban mengatakan suatu komite akan dibentuk untuk berkomunikasi dengan "saudara-saudara kita di Deraa" dan mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pembunuhan demonstran. 

Dia juga mengatakan pemerintah akan menaikkan gaji karyawan, mulai menerapkan reformasi layanan kesehatan, mengizinkan lebih banyak partai politik ikut bersaing dalam pemilihan, mengendurkan pembatasan media, dan membentuk mekanisme baru untuk 

memerangi korupsi. 

Shaaban mengumumkan paket reformasi serupa pada tahun 2005, namun kalangan pengkritik pemerintah Suriah mengatakan janji-janjinya tidak pernah dipenuhi. 

Kelompok-kelompok oposisi segera menanggapi pernyataan jurubicara pemerintah tersebut. 

Mereka menyatakan bahwa Komite Deraa tidak akan melakukan apa pun untuk memenuhi aspirasi warga Suriah. 

Sementara para pembangkang di dalam dan luar Suriah menepis janji reformasi itu. 

Beberapa dari pembangkang politik Suriah justru menyerukan agar keadaan darurat segera dicabut dan ribuan tahanan politik dibebaskan. 

Dan seorang tokoh oposisi Suriah, Dr Radwan Zyadeh, mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah Suriah sebelumnya pernah berjanji untuk mencabut undang-undang darurat namun tidak memenuhinya. 

"Pada tahun 2001, undang-undang darurat dikatakan dibekukan, dan itu tidak diberlakukan sama sekali. Janji itu tidak benar, sebab setiap hari kami mengalami penyiksaan." 

"Lihat anak-anak yang baru saja dibebaskan pemerintah. Undang-undang darurat itulah pemicu protes di Deraa," tambahnya. 

Sementara itu suatu kelompok aktivis hak asasi manusia juga mengatakan kepada Reuters bahwa seorang aktivis dan wartawan terkemua Suriah, Mazen Darwish, telah ditahan. 

Posted by : kurtdickblog.blogspot.com