06.45
DIKY KURNIAWAN
 |
Algiers - Ribuan polisi masyarakat Aljazair pada Senin berunjuk rasa menuntut kenaikan gaji, dengan menerobos ketatnya penjagaan keamanan untuk mencapai parlemen.
Seperti dikutip dari AFP, para demonstran, yang diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang, tidak menghiraukan larangan demonstrasi di ibukota dan berpindah dari Martir Square menuju gedung parlemen Majelis Nasional.
Mereka kemudian secara cepat dikepung oleh polisi reguler yang dikirim ke lokasi unjuk rasa.
Polisi masyarakat Aljazair, adalah sebuah kekuatan berjumlah sekitar 94.000 personel, menyediakan layanan polisi di seluruh desa dalam program yang didirikan pada tahun 1994 ketika pemerintah sedang berjuang melawan kelompok pemberontak Islam.
Dengan mengenakan seragam, mereka meminta Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk menaikkan gaji dan fasilitas sebagaimana yang diterapkan terhadap satuan keamanan lainnya, sambil meneriakkan "Bouteflika adalah solusinya."
"Kami menuntut kenaikan gaji dan ganti rugi pelayanan sama dengan semua unit keamanan lainnya," ungkap Cherif Abdelkader, seorang polisi masyarakat dari Chlef, 200 kilometer barat ibukota.
Para pengunjuk rasa ingin agar gaji dan fasilitas lainnya dinaikkan, terhitung sejak 1994 lalu, tegas Abdelkader kepada AFP. Menurut para demonstran, sekitar 4.400 polisi masyarakat tewas sejak tahun 1994 dalam kekerasan yang melibatkan militan bersenjata.
"Kami hanya memiliki hak cuti selama 21 hari dalam setahun. Kami ikut ambil bagian dalam operasi keamanan tanpa helm atau jaket anti peluru," ungkap demonstran lain.
Para demonstran memutuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa ke gedung parlemen Majelis Nasional setelah sejumlah wakil mereka yang mengadakan perundingan dengan Perdana Menteri Ahmed Ouyahia, kembali dengan tangan kosong.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan setelah polisi dan aktivis pro-pemerintah pada Sabtu lalu menggagalkan demonstrasi lanjutan keenam kalinya sejak 22 Januari, untuk menggulingkan Bouteflika, yang telah berkuasa sejak tahun 1999.
Untuk memenuhi tuntutan publik, Bouteflika, 73, bulan lalu berjanji untuk menempatkan pemeberantasan korupsi sebagai prioritas pemerintah, sekaligus melakukan reformasi di bidang ekonomi, pekerjaan dan perumahan. Ia juga mencabut UU darurat militer untuk pertama kalinya sejak berlaku 19 tahun lalu.
Seperti dikutip dari AFP, para demonstran, yang diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang, tidak menghiraukan larangan demonstrasi di ibukota dan berpindah dari Martir Square menuju gedung parlemen Majelis Nasional.
Mereka kemudian secara cepat dikepung oleh polisi reguler yang dikirim ke lokasi unjuk rasa.
Polisi masyarakat Aljazair, adalah sebuah kekuatan berjumlah sekitar 94.000 personel, menyediakan layanan polisi di seluruh desa dalam program yang didirikan pada tahun 1994 ketika pemerintah sedang berjuang melawan kelompok pemberontak Islam.
Dengan mengenakan seragam, mereka meminta Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk menaikkan gaji dan fasilitas sebagaimana yang diterapkan terhadap satuan keamanan lainnya, sambil meneriakkan "Bouteflika adalah solusinya."
"Kami menuntut kenaikan gaji dan ganti rugi pelayanan sama dengan semua unit keamanan lainnya," ungkap Cherif Abdelkader, seorang polisi masyarakat dari Chlef, 200 kilometer barat ibukota.
Para pengunjuk rasa ingin agar gaji dan fasilitas lainnya dinaikkan, terhitung sejak 1994 lalu, tegas Abdelkader kepada AFP. Menurut para demonstran, sekitar 4.400 polisi masyarakat tewas sejak tahun 1994 dalam kekerasan yang melibatkan militan bersenjata.
"Kami hanya memiliki hak cuti selama 21 hari dalam setahun. Kami ikut ambil bagian dalam operasi keamanan tanpa helm atau jaket anti peluru," ungkap demonstran lain.
Para demonstran memutuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa ke gedung parlemen Majelis Nasional setelah sejumlah wakil mereka yang mengadakan perundingan dengan Perdana Menteri Ahmed Ouyahia, kembali dengan tangan kosong.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan setelah polisi dan aktivis pro-pemerintah pada Sabtu lalu menggagalkan demonstrasi lanjutan keenam kalinya sejak 22 Januari, untuk menggulingkan Bouteflika, yang telah berkuasa sejak tahun 1999.
Untuk memenuhi tuntutan publik, Bouteflika, 73, bulan lalu berjanji untuk menempatkan pemeberantasan korupsi sebagai prioritas pemerintah, sekaligus melakukan reformasi di bidang ekonomi, pekerjaan dan perumahan. Ia juga mencabut UU darurat militer untuk pertama kalinya sejak berlaku 19 tahun lalu.
Posted by : kurtdickblog.blogspot.com
Subscribe
Follow me!
0 komentar:
Posting Komentar